SALURAN KOMUNIKASI POLITIK

Pengertian

Saluran komunikasi politik adalah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Dilihat secara luas saluran komunikasi itu terdiri atas lambang-lambang, kombinasinya, dan berbagai tekhnik serta media yang digunakan untuk berbicara pada khalayak. Lambang itu yaitu seperti kata, gambar, dan tindakan. Kombinasi lambang menghasilkan cerita, foto, dan drama. Komunikator menyampaikan bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinnya ini dengan berbagai tekhnik dan media. Secara lisan melalui perbincangan personal, melalui cetakan seperti koran, dan majalah, dan dengan tekhnik elektronik seperti radio ataupun televisi.

Menurut pendapat Kenneth Burke, bahwa saluran adalah ciptaan makhluk pemakai lambang untuk melancarkan saling tukar pesan. Akan tetapi saluran tersebut sebenarnya mencakup lebih dari alat, sarana, dan mekanisme seperti mesin cetak, radio, telephon, atau komputer. Yang harus lebih diutamakan adalah dari semua saluran tersebut, saluran yang ditemukan ialah manusia sendiri. Dengan mengingat bahwa manusia adalah saluran dan juga sumber serta penerima dalam komunikasi, maka yang pertama-tama kita tekankan ialah saluran manusia bagi komunikasi politik. Namun kita tidak akan mengabaikan media mekanis, tekhnik, dan sarana yang meningkatkan konstruksi citra manusia melalui saling tukar menukar lambang, yakni untuk memudahkan, tetapi bukan untuk menjamin ketepatan. Sebaliknya bila dipikrkan bahwa pada dasarnya manusia,”maka saluran komunikasi itu lebih daripada sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana dapatnya dipercaya”

Tipe saluran

1.      Komunikasi massa

Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing2 berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu-kepada banyak, yaitu :

a.       komunikasi tatap muka

contonya seperti apabila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seorang presiden muncul didepan khalayak besar reperter dalam konferensi pers.

b.      Komunikasi dengan perantara

Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan diantara komunikator dan khalayak. Contohnya adalah pidato presiden ke seluruh negara(satu-kepada banyak) melalui televisi. Disini media, tekhnilogi, sarana, dan alat komunikasi lainnnya ikut serta.

2.      Komunikasi interpersonal

Yaitu merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada satu. Saluran ini juga mempunyai dua bentuk penyampaian

a.       Saluran interpersonal tatap muka

Contohnya adalah seorang kandidat kepresidenan yang berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan atau seorang kandidat lokal yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di daerah pinggiran kota merupakan contoh saluaran interpersonal tatap muka.

b.      Saluran interpersonal tatap muka

Contonya adalah Gray Hayes, wanita pertama yang terpilih menjadi walikota sebuah kota besar yang berpenduduk lebih dari setengah juta orang melakukan kampanye pada tahun 1974, ia menggunakan sluran ini dengan memasang ”Hayes Hotline”, yaitu sambungan telephon langsung ke kantor kampanye nya yang memungkinkan orang berbicara secara pribadi kepadanya tentang masalah-masalah yang mendapat perhatiannya.

3.      Komunikasi organisasi

Menggabungkan penyampaiaan satu-kepada-satu dan satu-kepada banyak. Di komunikasi organisasi ini juga dibagi menjadi dua dalam proses penyampaiaanya, yaitu :

a.       Komunikasi organisasi tatap muka

Seorang presiden misalnya melakukan diskusi tatap muka dengan bawahannya yaitu anggota stafnya, atau kepala penasihatnya (sperti yang dilakukan oleh Presiden Richard Nixon dengan pada anggota gedung putih mengenai Peristiwa Watergate dari tahun 1972-1974). Akan tetapi, kebanyakan organisasi politik begitu besar sehingga komunikasi satu-kepada-satu dengan seluruh anggotanya mustahil bisa dilakukan.

b.      Komunikasi organisasi berperantara

Solusi yang dapat diatasi pada kasus  Komunikasi organisasi tatap muka adalah melalui Komunikasi organisasi berperantara satu-kepada-banyak ini didalam organisasi yaitu: pengedaran memorandum, sidang, konvensi(seperti misalnya konvensi empat tahunan nominasi kepresidenan pada partai demokrat dan partai republik), buletin dan laporan berkala intern, dan lokakarya

Read more »

Komunikasi Politik : Praktik Politik dalam Perspektif Dakwah

Politik memiliki pengertian yang luas dan beragam. Dalam terminologi bahasa Arab, secara umum dipahami bahwa kata siyasah (politik) berasal dari kata “as saus” yang berarti “ar riasah” (kepengurusan). Jika dikatakan “sasa al-amra” berarti “qama bihi” (menangani urusan). Dengan demikian syarat bahwa seseorang berpolitik dalam konteks ini adalah jika ia melakukan sesuatu yang membawa kemashlahatan bagi masyarakat atau sekumpulan orang. Sebagian masyarakat di dunia barat memahami politik adalah aktifitas yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, pemerintahan dan kekuasaan atau kekuatan saja. Mereka mendefinisikan politik sebagai seni mengatur negara, hubungan antar negara, juga hak-hak warga negara dalam mengatur urusan kenegaraan. Ada juga yang mengaitkan politik sebagai aktifitas kelompok dalam masyarakat, misalnya partai politik.

Hasan Al Banna menyebutkan politik adalah upaya memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal ummat. Yang dimaksud dengan sisi internal adalah “mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritisi jika mereka melakukan kekeliruan”. Sedangkan sisi eksternal politik adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, menghantarkannya mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya”. Berdasarkan persepsi semacam inilah Al-Banna kemudian menyatakan, “sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang politisi, mempunyai pandangan jauh ke depan, dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa.”

Adalah aneh bila kemudian kita menemukan sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa Islam adalah kawasan yang steril dari muatan politis. Islam hanyalah agama ritual dan peribatan kepada Allah lewat shalat, puasa, haji dan lain-lain. Sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa Islam sama sekali tidak mengatur wilayah politik apalagi kenegaraan. Agama bagi mereka hanyalah urusan masing-masing individu warga negara untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhannya. Bagaimana mungkin Islam mengatur ummatnya agar memotong kuku, bersiwak, merapikan rambut dan pakaian yang keseluruhannya hanya menjadi ranah kepentingan pribadi lalu membiarkan urusan politik dan pemerintahan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas tanpa bimbingan dan arahan ketuhanan? Padahal Islam datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dari berbagai pengertian di atas, dipahami bahwa cakupan aktifitas politik itu luas. Peran serta shahabat dan shahabiyat Nabi dalam kancah politik tidak bisa dinafikan. Aktifitas Nabi SAW semenjak di Makkah hingga di Madinah dengan demikian adalah tindakan bermuatan politis sebagaimana diungkapkan dalam perspektif Al-Banna bahwa politik adalah “hal memikirkan persoalan-persoalan internal maupun eksternal ummat”. Tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali memikirkan ummat dari berbagai sisi baik internal maupun eksternal. Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang tidak memperhatikan persoalan kaum muslimin maka ia tidak masuk ke dalam kelompok mereka. Barangsiapa tidak memberikan nasehat karena Allah dan Rasul-Nya kepada para pemimpin dan masyarakat kaum muslimin maka ia tidak masuk ke dalam kelompok mereka. Siapapun bila ada orang yang tidur di halaman rumahnya dalam keadaan kelaparan maka ia terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya (HR. Thabrani dari Huzaifah r.a).

Akan tetapi, dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah adakah praktik politik Islam di Indonesia ini yang masih menjaga kemurnian asas Islamnya? Ataukah hanya dengan dalil itulah mereka menghalalkan segala cara? Inilah yang masih menjadi PR untuk kita semua yang mengaku aktivis politis pejuang Islam.

Read more »